Anggota Dpr Jerman

Seorang anggota DPR Jerman, yang menjadi sponsor politik bagi penyanyi rap (rapper) Iran, Toomaj Salehi, mengatakan ia akan terus mengupayakan pembebasannya. Salehi dipenjara atas tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, terkait protes antipemerintah yang meletus pada 2022.

Ye-One Rhie berbicara kepada VOA setelah pengadilan Iran menghukum Salehi enam tahun tiga bulan penjara pekan ini. Ia dihukum karena "korupsi di Bumi," tuduhan yang dapat dihukum mati.

Rhie mengatakan walaupun Salehi tidak menghadapi hukuman mati, “Kita tidak boleh terlalu berpuas diri” karena orang yang tidak bersalah telah dihukum penjara.

Mengomentari persidangannya, Rhie mengatakan, "Fakta bahwa mereka menggelar sidang tertutup, dan tidak ada yang bisa melihat dokumen pengadilan, menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa kasus ini tidak memiliki dasar yang tepat."

Otoritas Iran menahan Salehi pada 30 Oktober 2022. Lagu-lagunya mengecam penguasa dan perlakuan tidak adil terhadap rakyat Iran.

Seperti ribuan pemuda Iran lainnya, Salehi ikut dalam gerakan protes antipemerintah yang meluas yang dimulai September lalu setelah kematian Mahsa Amini, 22, dalam tahanan polisi moral. Amini ditangkap karena diduga melanggar aturan ketat cara berpakaian secara Islami.

Beberapa hari sebelum ditangkap, Salehi mengunggah video dirinya di Instagram sedang berpartisipasi dalam demonstrasi jalanan. Ia mendesak orang lain untuk melakukan hal yang sama. [ka/jm]

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menduga pihak Kedutaan Besar RI di Jerman sengaja mengerjai anggota DPR yang berkunjung kerja ke sana. Marzuki mengaku sudah melayangkan protes ke Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait hal ini.

"Kok di Jerman selalu begitu? Berarti ada sesuatu yang salah dengan duta besar kita di sana, tetapi masih perlu dibuktikan. Ada indikasi ke sana, mau mengerjai anggota DPR," kata Marzuki di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Dia menanggapi beredarnya video kunjungan kerja anggota Badan Legislatif DPR ke Berlin, Jerman, yang diunggah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Berlin ke situs YouTube pada Rabu, 21 November 2012. Video tersebut menggambarkan rapat yang berlangsung kaku antara anggota Dewan dengan Deutsches Institut fur Nörmung (DIN), lembaga standardisasi produk di Jerman.

Ilustrasi teks di tayangan tersebut menyebutkan rapat sangat terlihat tidak terkoordinasi dengan baik. Sebagian dari mereka kurang menguasai bahasa Inggris sehingga pada saat rapat berlangsung para anggota Dewan meminta translator secara mendadak kepada pihak KBRI. Selain itu, PPI Berlin menilai kalau kedatangan anggota Baleg DPR ke DIN tersebut salah alamat.

Pasalnya, DIN yang merupakan lembaga standardisasi produk itu tidak relevan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Keinsinyuran yang menjadi tujuan kunjungan kerja tersebut. Sementara menurut Marzuki, pihak Kedubes RI di Jerman sengaja memberikan video tersebut kepada PPI Berlin.

"Ada apa dengan Duta Besar Indonesia di Jerman? Kok membiarkan perilaku dan foto-foto itu, mereka dapatkan dari staf Kedubes loh, yang di Youtube itu bukan liputan mereka, itu liputan staf Kedubes," ucapnya.

Politikus Partai Demokrat itu pun menyesalkan tindakan Kedubes RI di Jerman tersebut. Marzuki mengatakan, ada komunikasi yang terputus. Seharusnya, lanjut Marzuki, Kedutaan Besar memfasilitasi kedatangan anggota DPR. "Saat mahasiswa bertanya, dibilang enggak ada. Padahal, anggota DPR siap berkomunikasi," tutur Marzuki.

Mengenai sejumlah anggota Dewan yang tidak mahir berbahasa Inggris, Marzuki menganggap wajar hal tersebut. Dia mengatakan, tidak selamanya berkunjung ke suatu negara harus dapat menguasai bahasa negara tersebut. "Juga belum tentu mereka bisa bahasa Inggris dengan baik, apalagi Jerman jarang menggunakan bahasa Inggris dan pakai bahasa mereka. Nasionalisme mereka kuat dan bangga dengan bahasa mereka," katanya.

Baca juga:'Mengintip' Kunjungan Kerja Baleg DPR di BerlinRp 2,35 Miliar untuk 'Pelesir' DPR ke Jerman-InggrisIni 21 Wakil Rakyat yang 'Belajar' ke Jerman-InggrisBadan Legislasi DPR: Kami Memang Harus ke Jerman-InggrisIni Alasan Baleg DPR 'Pelesiran' ke Jerman dan Inggris

Kepatuhan pejabat negara dalam menyerahkan LHKPN tidak dibarengi dengan keakuratan pelaporan aset. Indikasi adanya korupsi.

Kepatuhan pejabat negara dalam menyerahkan LHKPN tidak dibarengi dengan keakuratan pelaporan aset. Indikasi adanya korupsi.

- Sejumlah anggota Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Jerman. Ada 15 anggota Komisi X yang masuk daftar kunker ke Jerman. Siapa saja?

Dalam foto yang beredar, ada 13 orang berfoto bersama di suatu tempat. Mereka nampak membawa barang bawaan dalam koper dan ada pula yang mengenakan jaket serta syal.

Beberapa nama yang ada di daftar, memang masuk dalam rombongan yang berfoto bersama. Seperti Venna Melinda, Jamal Mirdad, Arzeti Bilbina, dan Laila Istiana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, belum jelas agenda kunjungan kerja apa yang membuat para wakil rakyat itu terbang ke Jerman. Dari foto itu tampak beberapa anggota Komisi X membawa koper-koper pakaian.

sudah berupaya mengontak nama-nama yang berada di dalam foto. Namun, belum direspons.

Ada pun 15 orang rombongan Komisi X yang ada di daftar delegasi adalah sebagai berikut:

1. Abdul Fikri Faqih (PKS)

2. Asdy Narang (PDIP)

3. Esty Wijayati (PDIP)

4. Marlinda Irwanti (Golkar)

5. Muhammad Suryo Alam (Golkar)

6. Jamal Mirdad (Gerindra)

7. Ida Bagus Putu Sukarta (Gerindra)

9. Venna Melinda (Demokrat)

10. Dewi Coryati (PAN)

11. Laila Istiana (PAN)

12. Toriq Hidayar (PKS)

13. Arzeti Bilbina (PKB)

14. Reni Marlinawati (PPP)

15. Yayuk Sri Rahayuningsih

Tiga Staf yang ikut dalam rombongan:

Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, bicara mengenai status staf Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman yang mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus). Farhan menyebut staf tersebut terdaftar sebagai pegawai intelijen Jerman.

"Ternyata dia bukan diplomat, namanya Suzanne Hol, dan setelah diselidiki lewat beberapa sumber, dia ternyata bukan sebagai pegawai di Kementerian Luar Negeri Jerman. Tetapi ternyata dia adalah tercatat sebagai pegawai Badan Intelijen Jerman, BND (Bundesnachrichtendienst)," kata Farhan saat dihubungi, Senin (28/12/2020).

Politikus Partai NasDem itu mengaku mendapat informasi tersebut dari sumber pribadi. Ia pun mempersilakan publik mencari informasi terkait staf Kedubes Jerman itu ke pihak imigrasi dan Kedubes Jerman.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sumber pribadilah. Kan kita ini juga harus melengkapi diri dengan berbagai macam sumber informasi gitu. Anda bisa, gini, Anda bisa cek ke Dirjen Imigrasi, cek aja, keberangkatan dia tanggal berapa kembali ke Jerman. Namanya siapa, pasti paspornya tercatat," kata Farhan.

"Ditanyain dulu ke Kedubes Jerman, tanggal berapa dia balik keluar dari Indonesia, lalu cek ke imigrasi tanggal berapa dia keluar karena walaupun dia memegang paspor diplomat, pasti tercatat dong," imbuhnya.

Awalnya, Farhan menjelaskan, ia sempat meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memberikan status persona non grata terhadap staf Kedubes Jerman itu. Namun, ternyata pemerintah Jerman sudah menarik staf tersebut kembali ke Jerman.

"Jadi ketika isu itu muncul kami sempat minta kepada Menlu untuk memberikan status atau menghukum diplomat Jerman itu dengan status persona non grata. Tapi ternyata nggak bisa. Sehingga, pemerintah Jerman langsung menarik dan mengembalikannya ke Berlin. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan? Kenapa nggak bisa? Kan dia sudah dianggap melakukan pelanggaran berat ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Farhan mengaku heran mengapa ada pegawai intelijen negara Jerman yang melakukan kontak dengan pihak dalam negeri di Indonesia. Ia berharap ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai kejadian itu.

"Jadi ini kan menimbulkan pertanyaan, seseorang yang tercatat sebagai aparat di Badan Intelijen asing melakukan kontak dengan lembaga dan orang Indonesia," ujar Farhan

"Sudah selayaknya ini kemudian dijadikan bahan dasar untuk melakukan penyelidikan," sambungnya.

Menurut Farhan, pemerintah perlu melakukan klarifikasi bahwa hubungan Indonesia dan Jerman bersifat transparan. Jika memang ditemukan ada indikasi keterlibatan intervensi intelijen Jerman, Indonesia perlu membuat protes diplomasi terhadap Jerman.

"Dalam rangka 2 hal, satu klarifikasi memastikan bahwa Indonesia dengan Jerman itu hubungannya transparan dan apabila ini memang ada indikasi, intervensi intelijen Jerman terhadap urusan dalam negeri Indonesia maka kita perlu menyampaikan protes diplomasi yang keras," katanya.

Selain itu, Farhan menilai pemerintah perlu mengidentifikasi pihak yang telah melakukan kontak terhadap staf Kedubes Jerman itu. Ia tidak ingin ada kegiatan mata-mata yang terjadi di Indonesia.

"Yang kedua, tujuannya adalah untuk kemudian mengidentifikasi siapa saja orang Indonesia yang sudah kontak dengan Suzanne Hol ini dan informasi apa saja yang sudah diberikan kepada dia, gitu. Karena jangan sampai kita kemudian ternyata diam-diam membiarkan adanya kaki tangan dari kegiatan yang kita khawatirkan, belum saya menuduh ya, saya baru mengkhawatirkan, indikasi kegiatan mata-mata negara asing," ucapnya.

"Jadi kaki tangannya di Indonesia ya harus ditindak. Minimal dimintai keterangan," imbuh Farhan.

Sorry, this entry is not available in English. Indonesian version

Partai Amanat Nasional - Dapil DKI Jakarta I

Komisi VI - Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi